Pendahuluan
Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
Gagasan Baden Powell menyebar diseluruh Benua Eropa dan dilaksanakan oleh Negara-negara dibenua tersebut, bahkan disebarluaskan ke Negara-negara jajahannya. Begitu pula dengan Kepanduan di Indonesia, Kepanduan masuk ke Indonesia (pada waktu itu masih Hindia Belanda, karena Negara kita sedang dijajah oleh Belanda) pertama-tama dengan dibawa oleh orang-orang Belanda.
Orang-orang Belanda menamakan Pandu tersebut dengan istilah “Padvinder” sedangkan Kepanduan disebut “Padvinderij” yang didirikan oleh “John Smith” berdasarkan anjuran pengurus pusatnya dinegeri Belanda.
Untuk pertama kalinya organisasi kepanduan di Indonesia didirikan tahun 1912, berpusat di kota Batavia (sekarang Jakarta). Dan Organisasinya bernama “Nederland Indische Padvinders Vereniging (NIPV)” yang artinya adalah “persatuan pandu-pandu Hindia Belanda”.
Dengan demikian, NIPV merupakan cabang organisasi induk kepanduan di Indonesia, walaupun pucuk kepemimpinan umumnya berada ditangan orang-orang Belanda, berbagai organisasi kepanduan di Tanah Air banyak bermunculan dan menyatakan diri bergabung atau berinduk kepada NIPV.
NIPV pada mulanya hanya diperuntukkan bagi anak-anak golongan kulit putih. Akan tetapi, NIPV diperbolehkan diikuti oleh anak-anak dan pemuda Indonesia, khususnya yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial.
Belanda mendirikan organisasi kepanduan tersebut di Indonesia tentunya tidak terlepas dari tujuan politik, secara umum yaitu agar anak-anak Indonesia terbiasa sejak dini menyenangi dan loyal terhadap Pemerintah Belanda. Sebagai contoh, dalam organisasi tersebut terdapat hal yang cukup ganjil, yaitu memiliki peraturan dan semboyan-semboyan atau janji-janji yang sama persis dengan peraturan yang diberlakukan NIPV di negeri Belanda. Dalam janji kepanduan terdapat kata-kata “Trouw aan de Koningin”, yang artinya “setia kepada Sri Ratu”. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Ratu Belanda adalah “Ratu Wihelmina”. Keganjilan tersebut cukup menjadi ganjalan dalam hati para pemuda Indonesia yang rasa kebangsaannya mulai timbul. Sehingga, tak heran jika kemudian banyak diantara mereka yang keluar dari NIPV. Bahkan, beberapa perkumpulan yang lebih kecil juga menolak bergabung dengan NIPV dan mengganti kata-kata “setia kepada Sri Ratu” tersebut dengan “setia kepada Tanah Air dan Bangsa”.
Pada tahun 1916 para pemuda Indonesia untuk pertama kalinya membentuk organisasi kepanduan sendiri atas prakarsa “Sultan Pangeran Mangkunegara VII” di Surakarta, yang bernama “Javaanse Padvinders Organisatie (JPO)”, disusul kemudian dengan berdirinya organisasi kepanduan dilingkungan kesultanan Solo dengan nama “Teruna Kembang” yang dipimpin oleh “Pangeran Surjobroto”.
Para pemimpin Pergerakan Nasional Indonesia membentuk kepanduan dengan tujuan agar para pemuda Indonesia menjadi keder Pergerakan Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pergerakan nasional melawan penjajah, Gerakan Kepanduan pun semakin ditingkatkan agar mampu menjadi wadah pembentukan kader pemimpin bangsa dimasa datang.
Tidak heran, jika dikemudian organisasi kepanduan begitu semarak bermunculan terutama di kota-kota besar, seperti Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Organisasi-organisasi kepanduan itu adalah, sebagai berikut :
1. Hizbul Wathon (WH), didirikan oleh Organisasi Keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1918 dan dipimpin oleh Djumairi.
2. Wira Tamtama, didirikan oleh Organisasi Serikat Islam (SI) pada tahun 1920.
3. Nationale Padvinderij, didirikan oleh Organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1921 yang dipimpin oleh Daslan Adiwarsito.
4. Jong Java Padvinderij (JJP), didirikan di Jong Java pada tahun 1921
5. National Padvinderij Organisatie (NPO) didirikan di Bandung pada tahun 1923.
6. National Islamietische Padvinderij (NATIJIP), organisasi ini dibawah Jong Islamieten Bond dan didirikan tahun 1926.
7. Serikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), asalnya Wira Tamtama, didirikan tahun 1926
8. Pandu Kebangsaan (PK), pecahan dari JJP, didirikan tahun 1928
9. Jong Indonesia Padvinders Organisatie (JIPO), merupakan gabungan dari NPO dan JPO, didirikan pada tahun 1928
10. Pandu Indonesia (PI), merupakan pecahan JIPO, didirikan pada tahun 1928
11. Al Irsyad (AI) didirikan di Surabaya.
12. Pandu Pemuda Sumatera (PPS)
13. Dan masih banyak lagi.
Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928 menjiwai Gerakan Kepanduan Nasional kita untuk lebih bergerak maju (merupakan semangat nasionalisme).
Setelah Belanda melihat gejala-gejala semakin santernya penonjolan aspek-aspek kebangsaan dikalangan kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Indonesia, pemerintah Belanda memerintahkan kepada NIPV untuk dapat membawahi/menguasai seluruh organiasi kepanduan yang ada di Indonesia. Mereka tidak menyukai penggunaan istilah Padvinder dan Padvinderij oleh organisasi-organisasi diluar NIPV.
Setelah Pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder dan Panvinderij bagi kepanduan bangsa kita, akhirnya para pemimpin organiasasi Kepanduan mengadakan rapat gabungan yang dikenal dengan nama Kongres SIAP pada tahun 1928 di Banjarnegara, Bayumas, Jawa Tengah dan memutuskan bahwa istilah Padvinder diganti menjadi Pandu dan Padvinderij diganti menjadi Kepanduan atas usulan salah seorang pemuka Syarikat Islam yang bernama KH. Agus Salim.
Semangat persatuan dan kebangsaan semakin kuat tertanam dalam dada para pemuda Indonesia. Organisasi-organisasi yang bersifat kesukuan, seperti Jong java, Jong Celebes, Jong Sumatera kemudian menggabungkan diri kedalam orhanisasi baru, yaitu “Indonesia Muda”. Hal itu juga diikuti oleh beberapa organisasi kepanduan INPO, PK dan PPS yang bergabung dalam wadah “Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI)” yang resmi berdiri pada tahun 1930. Bahasa resmi yang digunakan dalam KBI adalah Bahasa Indonesia.
Pada tahun 1931 berdiri juga suatu federasi yang disebut Persatuan Antar Pandu Indonesia (PAPI). Dan akhirnya PAPI berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Pandu Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
Peristiwa sejarah terjadi pada tanggal 3 Desember 1934, yaitu dengan berkunjungnya Baden Powell dan Lady Baden Powell ke Indonesia. Dan Indonesia mengikuti Jambore Dunia yang pertama kali pada kegiatan Jambore Dunia V di Volegenzang, Belanda, tahun1937.
Namun sangat disayangkan pada jaman pendudukan penjajahan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Semua organisasi-organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentuk jepang.
Kemudian setelah peristiwa “PROKLAMASI KEMERDEKAAN” 17 Agustus 1945, kembali berdiri banyak sekali organisasi-organisasi kepanduan, seperti :PRI, HW, AI, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, KBI, dan sebagainya.
Sehingga organisasi-organisasi kepanduan yang ada mencapai kurang lebih 100 organisasi, dan terkumpul 3 (tiga) federasi, yaitu :
1. IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia), berdiri tanggal 13 September 1951
2. POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri), berdiri tahun 1954
3. PKPI (Perserikatan Pandu Putri Indonesia)
Pada tahun 1955, IPINDO berhasil menyelenggarakan “Jambore Nasional I” yang diselenggarakan di “Pasar Minggu, Jakarta”, namun kelemahan dan perpecahan dikalangan organisasi kepanduan yang semakin tajam masih terus berlangsung. Sementara itu, masyarakat menjadi kurang tertarik untuk melibatkan anak-anak mereka memasuki dunia kepanduan.
Untuk mengatisipasi perpecahan dan kelemahan berlarut-larut ketiga federasi kepanduan diatas akhirnya melebur diri menjadi satu federasi dengan nama “Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO)”. Akan tetapi, dalam kenyataannya hanya 64 organisasi yang ikut menggabungkan diri dalam PERKINDO.
Organisasi kepanduan, yang merupakan bagian dari organiasasi politik, tetap berhadapan satu sama lain, sehingga semakin memperlemah gerakan kepanduan di Indonesia.
PERKINDO lalu membentuk suatu panitia untuk memikirkan jalan keluar. Panitia itu kemudian menyimpulkan bahwa kepanduan Indonesia menjadi lemah karena terpecah-pecah dan terpaku dalam cengkraman gaya lama tradisional Inggris. Hal ini menyebabkan Gerakan KEpanduan tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan kebutuhan bangsa, sehingga kurang mendapat sambutan dari bangsa dan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, kawasan yang menjadi objek gerakan kepanduan hanyalah kota-kota besar dan pesertanya pun hanya kalangan orang-orang yang sudah banyak mengenyam pendidikan Barat.
Kelemahan tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa Gerakan Kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan Pionir Muda seperti yang terdapat di Negara-negara komunis. Upaya Komunis itu tentu saja ditentang oleh berbagai pihak yang setia kepada Pancasila, baik dari kalangan kepanduan maupun pemerintah.
Berkat andil “Perdana Menteri Juanda”, perjuangan para tokoh Kepanduan Nasional Pancasila berhasil membuahkan “Keputusan Presiden No. :238/1961” tentang “Gerakan Pramuka”, yang pada “tanggal 20 Mei 1961” ditandatangani oleh “Ir. H. Juanda”, sebagai Pejabat Presiden RI, karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Didalam Keputusan Presiden tersebut, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah RI yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan Kepanduan (Kepramukaan) bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Badan yang sama, meyerupai dan sifatnya sama dengan Gerakan Pramuka dilarang. Oleh karena itu, semua organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang diselenggarakan oleh Komunis, melebur diri secara serempak ke dalam Gerakan Pramuka.
Didalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ditetapkan bahwa dasar Gerakan Pramuka adalah Pancasila dan didalamnya ditetapkan pula bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar menjadi manusia-manusia Indonesia yang baik, dan anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara.
Mulailah Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Kemudian saat ini telah diselenggarakan beberapa kali Jambore Nasional yang diadakan setiap lima tahun sekali, yaitu :
1. Jambore Nasional I, di Situ Baru (Cibubur – Jakarta), Tahun 1973
2. Jambore Nasional II, di Sibolangit (Sumatra Utara), Tahun 1977
3. Jambore Nasional III, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1981. (Bersamaan dengan penyelenggaraan Jambore Asia Pasific VI)
4. Jambore Nasional IV, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1986
5. Jambore Nasional V, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1991
6. Jambore Nasional VI, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1996
7. Jambore Nasional VII, di Baturaden (Jawa Tengah), Tahun 2001
8. Jambore Nasional VIII, di Jatinangor (Sumedang-Bandung), Tahun 2006.
Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.
Dan akhirnya sekarang Organisasi Gerakan Pramuka pada saat ini telah menjadi organisasi yang dapat diandalkan. Dan hal itu tidak terlepas dari jerih payah para pandu dalam membangun dan membentuk organisasi Gerakan Pramuka seperti sekarang ini.
Semangat persatuan dan kebangsaan semakin kuat tertanam dalam dada para pemuda Indonesia. Organisasi-organisasi yang bersifat kesukuan, seperti Jong java, Jong Celebes, Jong Sumatera kemudian menggabungkan diri kedalam orhanisasi baru, yaitu “Indonesia Muda”. Hal itu juga diikuti oleh beberapa organisasi kepanduan INPO, PK dan PPS yang bergabung dalam wadah “Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI)” yang resmi berdiri pada tahun 1930. Bahasa resmi yang digunakan dalam KBI adalah Bahasa Indonesia.
Pada tahun 1931 berdiri juga suatu federasi yang disebut Persatuan Antar Pandu Indonesia (PAPI). Dan akhirnya PAPI berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Pandu Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
Peristiwa sejarah terjadi pada tanggal 3 Desember 1934, yaitu dengan berkunjungnya Baden Powell dan Lady Baden Powell ke Indonesia. Dan Indonesia mengikuti Jambore Dunia yang pertama kali pada kegiatan Jambore Dunia V di Volegenzang, Belanda, tahun1937.
Namun sangat disayangkan pada jaman pendudukan penjajahan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Semua organisasi-organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentuk jepang.
Kemudian setelah peristiwa “PROKLAMASI KEMERDEKAAN” 17 Agustus 1945, kembali berdiri banyak sekali organisasi-organisasi kepanduan, seperti :PRI, HW, AI, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, KBI, dan sebagainya.
Sehingga organisasi-organisasi kepanduan yang ada mencapai kurang lebih 100 organisasi, dan terkumpul 3 (tiga) federasi, yaitu :
1. IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia), berdiri tanggal 13 September 1951
2. POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri), berdiri tahun 1954
3. PKPI (Perserikatan Pandu Putri Indonesia)
Pada tahun 1955, IPINDO berhasil menyelenggarakan “Jambore Nasional I” yang diselenggarakan di “Pasar Minggu, Jakarta”, namun kelemahan dan perpecahan dikalangan organisasi kepanduan yang semakin tajam masih terus berlangsung. Sementara itu, masyarakat menjadi kurang tertarik untuk melibatkan anak-anak mereka memasuki dunia kepanduan.
Untuk mengatisipasi perpecahan dan kelemahan berlarut-larut ketiga federasi kepanduan diatas akhirnya melebur diri menjadi satu federasi dengan nama “Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO)”. Akan tetapi, dalam kenyataannya hanya 64 organisasi yang ikut menggabungkan diri dalam PERKINDO.
Organisasi kepanduan, yang merupakan bagian dari organiasasi politik, tetap berhadapan satu sama lain, sehingga semakin memperlemah gerakan kepanduan di Indonesia.
PERKINDO lalu membentuk suatu panitia untuk memikirkan jalan keluar. Panitia itu kemudian menyimpulkan bahwa kepanduan Indonesia menjadi lemah karena terpecah-pecah dan terpaku dalam cengkraman gaya lama tradisional Inggris. Hal ini menyebabkan Gerakan KEpanduan tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan kebutuhan bangsa, sehingga kurang mendapat sambutan dari bangsa dan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, kawasan yang menjadi objek gerakan kepanduan hanyalah kota-kota besar dan pesertanya pun hanya kalangan orang-orang yang sudah banyak mengenyam pendidikan Barat.
Kelemahan tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa Gerakan Kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan Pionir Muda seperti yang terdapat di Negara-negara komunis. Upaya Komunis itu tentu saja ditentang oleh berbagai pihak yang setia kepada Pancasila, baik dari kalangan kepanduan maupun pemerintah.
Berkat andil “Perdana Menteri Juanda”, perjuangan para tokoh Kepanduan Nasional Pancasila berhasil membuahkan “Keputusan Presiden No. :238/1961” tentang “Gerakan Pramuka”, yang pada “tanggal 20 Mei 1961” ditandatangani oleh “Ir. H. Juanda”, sebagai Pejabat Presiden RI, karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Didalam Keputusan Presiden tersebut, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah RI yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan Kepanduan (Kepramukaan) bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Badan yang sama, meyerupai dan sifatnya sama dengan Gerakan Pramuka dilarang. Oleh karena itu, semua organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang diselenggarakan oleh Komunis, melebur diri secara serempak ke dalam Gerakan Pramuka.
Didalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ditetapkan bahwa dasar Gerakan Pramuka adalah Pancasila dan didalamnya ditetapkan pula bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar menjadi manusia-manusia Indonesia yang baik, dan anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara.
Mulailah Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Kemudian saat ini telah diselenggarakan beberapa kali Jambore Nasional yang diadakan setiap lima tahun sekali, yaitu :
1. Jambore Nasional I, di Situ Baru (Cibubur – Jakarta), Tahun 1973
2. Jambore Nasional II, di Sibolangit (Sumatra Utara), Tahun 1977
3. Jambore Nasional III, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1981. (Bersamaan dengan penyelenggaraan Jambore Asia Pasific VI)
4. Jambore Nasional IV, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1986
5. Jambore Nasional V, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1991
6. Jambore Nasional VI, di Cibubur (Jakarta), Tahun 1996
7. Jambore Nasional VII, di Baturaden (Jawa Tengah), Tahun 2001
8. Jambore Nasional VIII, di Jatinangor (Sumedang-Bandung), Tahun 2006.
Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.
Dan akhirnya sekarang Organisasi Gerakan Pramuka pada saat ini telah menjadi organisasi yang dapat diandalkan. Dan hal itu tidak terlepas dari jerih payah para pandu dalam membangun dan membentuk organisasi Gerakan Pramuka seperti sekarang ini.
.bmp)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar